Pj Damang Kepala Adat Lahei Apresiasi Respons Cepat Pemkab Barito Utara Terkait WPR

Baritonews.co - Muara Teweh – Penjabat (Pj) Damang Kepala Adat Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono Takanabe, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas langkah cepat dalam merespons persoalan aktivitas pertambangan rakyat melalui rencana pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Menurut Jiono, langkah yang diambil Bupati Barito Utara H Shalahuddin bersama jajaran pemerintah daerah menjadi harapan bagi masyarakat, khususnya para penambang tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat.

Baca Lainnya :

• Hadiri Rakor di Gedung KPK, Bupati Barito Utara Paparkan Catatan Evaluasi Pemerintahan0
• Bupati Shalahuddin Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Bersama KPK0
• Jalan Nasional di Muara Teweh Mulai Rusak, BPJN Kalteng Siapkan Penanganan Bertahap0
• Sekda Sambut Kajari Baru, Harapkan Perkuat Sinergi untuk Barut0
• H. Ardian Resmi Pimpin Diskominfosandi Barito Utara, Siap Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik0

“Selaku ketua adat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Barito Utara dan Pemda Barut atas respon cepat terkait WPR. Pemerintah daerah langsung merespon apa yang telah terjadi di tengah masyarakat Barito Utara,” ujar Jiono. Rabu (20/05/2025)

Ia menilai, langkah cepat Pemerintah Daerah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat pasca penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Kami melihat Pemerintah tidak tinggal diam. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat kecil yang mencari nafkah untuk keluarganya,” katanya.

Jiono berharap pembentukan WPR nantinya benar-benar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan penambang tradisional agar aktivitas pertambangan bisa berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai aturan.

“Harapan kami, masyarakat nantinya bisa bekerja dengan tenang, ada legalitas yang jelas, dan tetap memperhatikan lingkungan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi terbaik agar tidak terjadi konflik maupun keresahan di tengah masyarakat.

“Kami dari lembaga adat siap mendukung kebijakan pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Jiono.

Selain itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu proses pembahasan WPR dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait.

“Masyarakat jangan mudah terpancing isu-isu yang bisa memperkeruh keadaan. Mari kita kawal bersama proses ini agar menghasilkan solusi yang baik untuk Barito Utara,” pungkasnya.

(Ant)