Titip HP Untuk Rekam Sambutan Bupati Pun Ditolak Rolling Pejabat Barito Utara Tertutup

Baritonews.co - Muara Teweh - Pelantikan dan “rolling” sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dipimpin Bupati Shalahuddin berlangsung tertutup di Gedung Balai Antang. Selasa (04/05/2026)

Kebijakan ini membuat awak media tidak dapat meliput langsung prosesi di dalam ruangan dan hanya menunggu di halaman gedung.

Baca Lainnya :

Tidak hanya akses yang dibatasi, upaya wartawan untuk tetap mendapatkan dokumentasi pun terhenti. Seorang jurnalis Megapolitanpos.com bahkan mencoba menitipkan telepon genggam kepada salah satu petugas jaga pintu guna merekam sambutan Bupati. Namun, permintaan tersebut tidak diperbolehkan oleh petugas di lapangan.

Penolakan itu memicu tanda tanya di kalangan awak media. Mereka mempertanyakan alasan pembatasan yang dinilai terlalu ketat, bahkan hingga tidak memberikan ruang untuk dokumentasi sederhana seperti rekaman sambutan.

“Biasanya pelantikan pejabat itu terbuka. Ini sampai menitipkan HP untuk rekaman saja tidak boleh. Jadi muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya?” ujar salah satu wartawan senior lokal.

Sejumlah jurnalis lainnya menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, terutama terkait isi sambutan dan arah kebijakan yang disampaikan dalam pelantikan tersebut.

Sementara itu, usai kegiatan, Bupati Shalahuddin menyampaikan bahwa tidak ada unsur penutupan dalam pelantikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembatasan dilakukan karena jumlah pejabat yang dilantik mencapai ratusan orang, sehingga kapasitas ruangan menjadi pertimbangan.

Meski demikian, situasi di lapangan dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan pernyataan tersebut. Pembatasan yang terjadi justru berdampak pada minimnya akses informasi bagi media.

Pelantikan dan rotasi pejabat sendiri merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi pemerintahan. Namun, keterbukaan informasi tetap menjadi sorotan, mengingat publik memiliki kepentingan untuk mengetahui proses dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

(Ant)