.png){kind=logo}
Terkini
- Pelantikan DPD dan DPK PPNI Barito Utara, Wabup Tekankan Profesionalisme Perawat
- Buka Sosialisasi Kuliah Hybrid dan By Research Pascasarjana ULM Bupati Tekankan Peningkatan Kualitas SDM
- Bupati Shalahuddin Lepas Kontingen O2SN 2026,Titip Harapan Besar untuk Atlet Pelajar Barito Utara
- Pengawasan Distribusi Pertalite Diperketat, SPBU Perusda Muara Teweh Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran
- Hadiri Sinode Umum ke 25 GKE, Wabup Felix Tegaskan Komitmen Perkuat Kerukunan dan Kolaborasi Pembangunan
- Bupati Barito Utara Ajak Masyarakat Dukung Pelebaran Jalan Melalui Konsultasi Publik
- Penutupan Batara Expo 2026,Bupati Ajak Masyarakat Terus Berinovasi untuk Kemajuan Daerah
- Ramah Tamah Hut ke 80 Bhayangkara, Bupati Tekankan Pentingnya Dukungan Masyarakat Untuk Polri
- HUT ke 80 Bhayangkara Presiden Tekankan Transformasi dan Kepercayaan Publik terhadap Polri
- Penataan Kawasan Kumuh di Tiga Rt Kelurahan Lanjas Resmi Dimulai, Warga Terima Sertifikat Relokasi
Bupati Shalahuddin Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Bersama KPK
By Redaksi
Baritonews.co - Jakarta – Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan daerah menjadi sorotan dalam pemaparan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam forum tersebut, Shalahuddin mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah serta belum meratanya pemahaman terkait mekanisme penginputan dan verifikasi.
Baca Lainnya :
- Jalan Nasional di Muara Teweh Mulai Rusak, BPJN Kalteng Siapkan Penanganan Bertahap0
- Sekda Sambut Kajari Baru, Harapkan Perkuat Sinergi untuk Barut0
- H. Ardian Resmi Pimpin Diskominfosandi Barito Utara, Siap Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik0
- Pelantikan Pejabat Jadi Momentum Baru, Bupati Shalahuddin Tekankan Amanah dan Dedikasi0
- Titip HP Untuk Rekam Sambutan Bupati Pun Ditolak Rolling Pejabat Barito Utara Tertutup0
Tak hanya itu, pada pengadaan langsung juga masih ditemukan kelemahan berupa kurangnya pemahaman teknis pelaksana kegiatan, potensi ketidaktepatan metode pemilihan penyedia, hingga administrasi yang belum optimal.
Sementara pada pelaksanaan e-purchasing, Pemkab Barito Utara mencatat adanya keterbatasan pemahaman terhadap sistem dan prosedur serta pencatatan transaksi yang belum terintegrasi dengan baik.
Bupati juga menyoroti pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih memerlukan penguatan pada aspek verifikasi, validasi dan pelaporan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara terus melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan melalui Inspektorat daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh rekomendasi dan arahan dari KPK agar perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Ant)
.jpg)
