.png){kind=logo}
Terkini
- Cegah Dampak Stunting, Pemkab Barut Gelar Rapat TPPS Tahun 2026
- DPC AWPI Barito Utara Ucapkan Selamat HUT ke-59 Kadiskominfosandi Barut
- DPD LSM KPK RI Kalteng Berbagi Kebahagiaan dengan Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Tidak Ada Tawar-Menawar, Bupati Shalahuddin Tegaskan Tiga Jembatan Harus Rampung 2029
- Kejutan, Pasar Murah Berubah Menjadi Pasar Gratis, Warga Lahei Senang
- Bupati Tekankan Komunikasi Intensif, Masyarakat Harus Tahu Tahapan dan Jadwal Pembangunan
- Bagian Dari Penataan Kawasan Perkotaan, Pemkab Barut Adakan Pelebaran Jalan
- Perusda Batara Membangun Siapkan Solusi Pengelolaan Limbah B3 dan Medis
- Ustaz Abdul Somad Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Koyem
- Kajari Barito Utara Ajak Jajaran Perkuat Kekompakan dan Utamakan Pelayanan Masyarakat
Bupati Shalahuddin Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Bersama KPK
By Redaksi
Baritonews.co - Jakarta – Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan daerah menjadi sorotan dalam pemaparan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam forum tersebut, Shalahuddin mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah serta belum meratanya pemahaman terkait mekanisme penginputan dan verifikasi.
Baca Lainnya :
- Jalan Nasional di Muara Teweh Mulai Rusak, BPJN Kalteng Siapkan Penanganan Bertahap0
- Sekda Sambut Kajari Baru, Harapkan Perkuat Sinergi untuk Barut0
- H. Ardian Resmi Pimpin Diskominfosandi Barito Utara, Siap Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik0
- Pelantikan Pejabat Jadi Momentum Baru, Bupati Shalahuddin Tekankan Amanah dan Dedikasi0
- Titip HP Untuk Rekam Sambutan Bupati Pun Ditolak Rolling Pejabat Barito Utara Tertutup0
Tak hanya itu, pada pengadaan langsung juga masih ditemukan kelemahan berupa kurangnya pemahaman teknis pelaksana kegiatan, potensi ketidaktepatan metode pemilihan penyedia, hingga administrasi yang belum optimal.
Sementara pada pelaksanaan e-purchasing, Pemkab Barito Utara mencatat adanya keterbatasan pemahaman terhadap sistem dan prosedur serta pencatatan transaksi yang belum terintegrasi dengan baik.
Bupati juga menyoroti pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih memerlukan penguatan pada aspek verifikasi, validasi dan pelaporan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara terus melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan melalui Inspektorat daerah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh rekomendasi dan arahan dari KPK agar perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Ant)
