Hadiri Rakor di Gedung KPK, Bupati Barito Utara Paparkan Catatan Evaluasi Pemerintahan

Baritonews.co - Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat pengawasan internal sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).

Baca Lainnya :

• Bupati Shalahuddin Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Bersama KPK0
• Jalan Nasional di Muara Teweh Mulai Rusak, BPJN Kalteng Siapkan Penanganan Bertahap0
• Sekda Sambut Kajari Baru, Harapkan Perkuat Sinergi untuk Barut0
• H. Ardian Resmi Pimpin Diskominfosandi Barito Utara, Siap Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik0
• LPKP Barito Utara Soroti Dugaan Pembiaran Tambang Emas Ilegal, Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih0

Dan dihadiri oleh Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,

Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,  

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.

Dalam paparannya, Bupati menyebut Pemkab Barito Utara telah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah.

Selain itu, seluruh perangkat daerah juga telah diinstruksikan untuk menyiapkan data sesuai permintaan KPK serta melakukan konsolidasi lintas OPD.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK.

Meski mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek Pokok Pikiran DPRD, pengadaan langsung, e-purchasing hingga pengelolaan hibah dan bansos, Pemkab Barito Utara menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembenahan birokrasi.

Bupati berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus berjalan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan dan profesional demi kesejahteraan masyarakat.

(Ant)