Bupati Shalahuddin Tegaskan ASN Sebagai Pelayan Masyarakat Bukan untuk Dilayani

By Redaksi 04 Okt 2026, 08:02:22 WIB Barito Kita
Bupati Shalahuddin Tegaskan ASN Sebagai Pelayan Masyarakat Bukan untuk Dilayani

Baritonews.co - Muara Teweh - Bupati Barito Utara H. Shalahuddin berulang kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan, mulai dari sambutan kegiatan, saat memimpin apel pagi hingga saat melakukan kunjungan ke sejumlah instansi pemerintahan,

selalu menegaskan kepada seluruh ASN akan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Salah satu penekanan yang terus disampaikan Bupati adalah mengenai posisi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Baca Lainnya :

“Kita ini pelayan, bukan harus dilayani,” tegas Shalahuddin 

Menurutnya, menjadi aparatur pemerintah berarti memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Karena itu, setiap pegawai dituntut bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin dan tidak bersikap ogah-ogahan ketika menjalankan tugas.

Dia selalu berpesan kepada para kepala perangkat daerah untuk tidak membiarkan pegawai yang dinilai malas atau tidak memberikan pelayanan secara maksimal.

Bahkan Bupati pernah meminta kepada salah satu kepala instansi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran staf, khususnya mereka yang dinilai tidak mampu bekerja sama dan justru menghambat kinerja instansi

“Buat daftar namanya, biar kita pindahkan dari sini. Buat apa menaruh orang yang tidak mau bekerja,” tegas Bupati saat kegiatan anjangsana dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada  Minggu (16/08/2026)

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Bupati ingin membangun budaya kerja yang lebih disiplin, profesional dan berorientasi pada pelayanan. 

Tidak menjadikan jabatan sebagai tempat untuk dilayani, melainkan sebagai amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta membangun kerja sama yang solid demi kepentingan masyarakat.

Bagi Shalahuddin, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari program dan pembangunan yang dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, baik dan maksimal dari setiap perangkat daerah.

(Ant)