.png){kind=logo}
Terkini
- Defisit RAPBD Barito Utara Rp1,197 Triliun, PKB Minta Pemda Buka Pos Penyebabnya
- PKB Minta Setiap Program dalam APBD 2027 Punya Ukuran Kinerja yang Jelas
- PKB Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan Tambang di Barito Utara
- PKB Dorong Pemerataan Infrastruktur hingga Wilayah Pedalaman Barito Utara
- PKB Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Benar-Benar Dirasakan Masyarakat
- PKB Soroti Ketergantungan Pendapatan Barito Utara pada Dana Transfer
- Wabup Felix Sampaikan Pengantar Raperda APBD Barito Utara 2027
- Kadinkes Barut Ingatkan Petugas Puskesmas Bangun Kepercayaan Lewat Pelayanan Berempati
- Pastikan Kebutuhan Personel Terpenuhi, Kapolres Cek Dapur Umum Karhutla
- Terdampak Kemarau, Pertamina dan PT MBSM Salurkan Air Bersih bagi Warga Muara Teweh
PKB Minta Setiap Program dalam APBD 2027 Punya Ukuran Kinerja yang Jelas
By Redaksi
Baritonews.co - Muara Teweh - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara mendorong agar penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan bahwa APBD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah sehingga setiap program yang dianggarkan harus memiliki arah dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, PKB secara khusus mendorong agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas.
Baca Lainnya :
- PKB Tekankan Tanggung Jawab Perusahaan Tambang di Barito Utara0
- PKB Dorong Pemerataan Infrastruktur hingga Wilayah Pedalaman Barito Utara0
- PKB Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Benar-Benar Dirasakan Masyarakat0
- PKB Soroti Ketergantungan Pendapatan Barito Utara pada Dana Transfer0
- Wabup Felix Sampaikan Pengantar Raperda APBD Barito Utara 20270
Dengan indikator tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang terukur, bukan hanya berdasarkan besarnya anggaran yang telah dibelanjakan.
PKB juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Fraksi PKB menilai tata kelola anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Selasa (29/09/2026), sebagai bagian dari proses pembahasan RAPBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
(Ant)
