Sekda Muhlis Tekankan Sinergi Camat dan Kepala Puskesmas, Pastikan Program 2026 Tuntas

Baritonews.co - Muara Teweh – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Drs Muhlis, menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara camat, kepala puskesmas, dan seluruh perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta pertanggungjawaban anggaran tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan Muhlis saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Utara yang digelar di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (22/10/2026).

Baca Lainnya :

• Bupati Beri Lampu Hijau, PertaLink Mulai Dimatangkan, Pertamina dan Perusda Mulai Berkoordinasi0
• Kapolres Barito Utara Turun Langsung Amankan Aspirasi Driver Batu Bara, Situasi Kondusif0
• 85 Lulusan Politeknik Muara Teweh Diwisuda, Bupati Shalahuddin Tekankan Pentingnya Pengabdian dan Kerja Nyata0
• Bupati Temui Driver Angkutan Batu Bara dan Masyarakat, Janji Panggil Pimpinan Mitra Barito dan Tamtama0
• BREAKING NEWS: Warga dan Driver Angkutan Batu Bara Berorasi di Kantor Bupati Barito Utara, Tunggu Pertemuan dengan Shalahuddin0

Rakor tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie, para camat, kepala puskesmas dari sekitar 17 puskesmas, staf ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Sekda menjelaskan, pelaksanaan rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati pada rapat sebelumnya. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus mengevaluasi kesiapan dan pelaksanaan program di tingkat kecamatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, menjelang akhir tahun anggaran 2026, seluruh jajaran perlu memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan didukung penyelesaian administrasi serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

“Rapat hari ini lebih dimaksudkan untuk melihat persiapan para camat dan kepala puskesmas, mulai dari penganggaran yang disiapkan sampai sejauh mana pelaksanaannya,” ujar Muhlis.

Ia mengingatkan bahwa sesuai arahan yang disampaikan dalam rapat, seluruh pertanggungjawaban diharapkan sudah diselesaikan paling lambat 20 Desember 2026. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan sejak dini agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian administrasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran, Muhlis menyoroti realisasi program unggulan dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dikenal dengan sebutan 11–12 Gaspol.

Ia meminta setiap camat dan kepala puskesmas memastikan sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan di wilayah masing-masing. Evaluasi ini penting untuk mengetahui capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan agar program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program prioritas dan program unggulan ini perlu kita lihat bersama, sudah sejauh mana pelaksanaannya di masing-masing kecamatan dan juga di puskesmas,” katanya.

Muhlis menegaskan, koordinasi lintas perangkat daerah harus terus diperkuat sehingga setiap program dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Perluasan Layanan Kesehatan dan Persiapan Rumah Sakit

Dalam kesempatan itu juga dia menyampaikan rencana pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan di Barito Utara, termasuk kemungkinan penambahan puskesmas di wilayah yang memiliki jangkauan pelayanan luas.

Ia mengatakan, rencana tersebut memerlukan perhatian bersama, khususnya terkait kesiapan lahan dan koordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan peningkatan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Upaya tersebut membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan penyangga agar sistem pelayanan kesehatan di daerah dapat berkembang secara berjenjang.

Karena itu, berbagai kebutuhan pendukung, termasuk rencana pembangunan rumah sakit baru, perlu dipersiapkan secara matang sejak tahap perencanaan.

Sekda Muhlis meminta perangkat daerah terkait mencermati kebutuhan tersebut agar aspek ketersediaan lahan, perencanaan anggaran, dan tahapan pelaksanaan dapat dipertimbangkan secara terpadu.

Tidak hanya berfokus pada penyelesaian program tahun berjalan, rakor tersebut juga menjadi kesempatan untuk mematangkan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.

Muhlis menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kesempatan untuk menyempurnakan usulan program menjelang pembahasan bersama DPRD Kabupaten Barito Utara.

Ia berharap seluruh camat dan kepala perangkat daerah segera menyampaikan kebutuhan maupun usulan yang belum terakomodasi agar dapat ditelaah dan dipertimbangkan sesuai mekanisme perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.

“Karena kita masih menjelang pembahasan bersama DPRD Barito Utara, masih ada kesempatan apabila ada hal yang tertinggal untuk segera dimasukkan kembali, sehingga tidak ada lagi yang terlewat dalam perencanaan tahun 2027,” jelasnya.

Dia berharap rakor tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat kerja sama, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

(Redaksi)