.png){kind=logo}
Terkini
- Saat Hearing Patih Herman Pertanyakan Realisasi Program Jaminan Sosial RT/RW BPJS Ketenagakerjaan
- Patih Herman Minta RSUD Muara Teweh Tingkatkan Perawatan AC Ruangan
- Dewan Patih Soroti Ketiadaan Nakes di Haragandang, Sebut Dua Warga Meninggal
- Politisi Demokrat Patih Herman Minta Aktivasi Kenaikan Kelas BPJS Tidak Berlarut-larut
- Patih Herman Soroti Klaim Jasa Raharja, Usulkan Hotline di Rumah Sakit dan Brosur di Samsat
- Dua Terduga Pengedar Sabu di Muara Teweh Berakhir di Tangan Polisi
- Breakingnews : Pria Satu Anak Ditemukan Tak Bernyawa Di Mess Karyawan
- Prianto cs Minta Kapolri hingga Presiden Bantu Penyelesaian Konflik Lahan Adat di Desa Karendan
- Kaban Kesbangpol Hadiri Upacara Harkitnas ke-118, Tegaskan Pentingnya Semangat Persatuan di Era Digital
- Peringati Harkitnas ke118, Sekda Barut Tekankan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Generasi Muda
Saat Hearing Patih Herman Pertanyakan Realisasi Program Jaminan Sosial RT/RW BPJS Ketenagakerjaan
By Redaksi
.jpg)
Baritonews.co -Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, mempertanyakan realisasi program jaminan sosial bagi RT/RW kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan saat hearing bersama RSUD, BPJS dan Jasa Raharja Barito Utara di ruang rapat DPRD, Senin (25/05/2026).
Patih mengatakan dirinya sempat melihat adanya spanduk yang dipasang di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial untuk RT/RW.
Baca Lainnya :
- Patih Herman Minta RSUD Muara Teweh Tingkatkan Perawatan AC Ruangan0
- Dewan Patih Soroti Ketiadaan Nakes di Haragandang, Sebut Dua Warga Meninggal0
- Politisi Demokrat Patih Herman Minta Aktivasi Kenaikan Kelas BPJS Tidak Berlarut-larut0
- Patih Herman Soroti Klaim Jasa Raharja, Usulkan Hotline di Rumah Sakit dan Brosur di Samsat0
- Dua Terduga Pengedar Sabu di Muara Teweh Berakhir di Tangan Polisi0
“Saya beberapa waktu lalu melihat ada spanduk di depan kantor BPJS yang menyebutkan ada jaminan sosial untuk RT/RW,” katanya.
Namun, ia mempertanyakan apakah program tersebut sudah berjalan dan sumber pembiayaannya berasal dari mana.
“Apakah jaminan sosial untuk RT/RW itu sudah terealisasi dan anggaran yang digunakan dari dana desa atau dari mana,” ujarnya.
Menurut Patih, saat pihaknya menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa, informasi yang diperoleh justru berbeda.
“Karena waktu kami tanyakan ke desa, katanya belum ada. Tetapi di spanduk yang dipasang BPJS jelas tertulis ada,” pungkasnya.
(Ant)
.jpg)
