- Pelantikan DPD dan DPK PPNI Barito Utara, Wabup Tekankan Profesionalisme Perawat
- Buka Sosialisasi Kuliah Hybrid dan By Research Pascasarjana ULM Bupati Tekankan Peningkatan Kualitas SDM
- Bupati Shalahuddin Lepas Kontingen O2SN 2026,Titip Harapan Besar untuk Atlet Pelajar Barito Utara
- Pengawasan Distribusi Pertalite Diperketat, SPBU Perusda Muara Teweh Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran
- Hadiri Sinode Umum ke 25 GKE, Wabup Felix Tegaskan Komitmen Perkuat Kerukunan dan Kolaborasi Pembangunan
- Bupati Barito Utara Ajak Masyarakat Dukung Pelebaran Jalan Melalui Konsultasi Publik
- Penutupan Batara Expo 2026,Bupati Ajak Masyarakat Terus Berinovasi untuk Kemajuan Daerah
- Ramah Tamah Hut ke 80 Bhayangkara, Bupati Tekankan Pentingnya Dukungan Masyarakat Untuk Polri
- HUT ke 80 Bhayangkara Presiden Tekankan Transformasi dan Kepercayaan Publik terhadap Polri
- Penataan Kawasan Kumuh di Tiga Rt Kelurahan Lanjas Resmi Dimulai, Warga Terima Sertifikat Relokasi
Saat Hearing Patih Herman Pertanyakan Realisasi Program Jaminan Sosial RT/RW BPJS Ketenagakerjaan
.jpg)
Baritonews.co -Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, mempertanyakan realisasi program jaminan sosial bagi RT/RW kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan saat hearing bersama RSUD, BPJS dan Jasa Raharja Barito Utara di ruang rapat DPRD, Senin (25/05/2026).
Patih mengatakan dirinya sempat melihat adanya spanduk yang dipasang di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial untuk RT/RW.
Baca Lainnya :
- Patih Herman Minta RSUD Muara Teweh Tingkatkan Perawatan AC Ruangan0
- Dewan Patih Soroti Ketiadaan Nakes di Haragandang, Sebut Dua Warga Meninggal0
- Politisi Demokrat Patih Herman Minta Aktivasi Kenaikan Kelas BPJS Tidak Berlarut-larut0
- Patih Herman Soroti Klaim Jasa Raharja, Usulkan Hotline di Rumah Sakit dan Brosur di Samsat0
- Dua Terduga Pengedar Sabu di Muara Teweh Berakhir di Tangan Polisi0
“Saya beberapa waktu lalu melihat ada spanduk di depan kantor BPJS yang menyebutkan ada jaminan sosial untuk RT/RW,” katanya.
Namun, ia mempertanyakan apakah program tersebut sudah berjalan dan sumber pembiayaannya berasal dari mana.
“Apakah jaminan sosial untuk RT/RW itu sudah terealisasi dan anggaran yang digunakan dari dana desa atau dari mana,” ujarnya.
Menurut Patih, saat pihaknya menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa, informasi yang diperoleh justru berbeda.
“Karena waktu kami tanyakan ke desa, katanya belum ada. Tetapi di spanduk yang dipasang BPJS jelas tertulis ada,” pungkasnya.
(Ant)
.png)

.jpg)








