.png){kind=logo}
Terkini
- Cegah Dampak Stunting, Pemkab Barut Gelar Rapat TPPS Tahun 2026
- DPC AWPI Barito Utara Ucapkan Selamat HUT ke-59 Kadiskominfosandi Barut
- DPD LSM KPK RI Kalteng Berbagi Kebahagiaan dengan Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Tidak Ada Tawar-Menawar, Bupati Shalahuddin Tegaskan Tiga Jembatan Harus Rampung 2029
- Kejutan, Pasar Murah Berubah Menjadi Pasar Gratis, Warga Lahei Senang
- Bupati Tekankan Komunikasi Intensif, Masyarakat Harus Tahu Tahapan dan Jadwal Pembangunan
- Bagian Dari Penataan Kawasan Perkotaan, Pemkab Barut Adakan Pelebaran Jalan
- Perusda Batara Membangun Siapkan Solusi Pengelolaan Limbah B3 dan Medis
- Ustaz Abdul Somad Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Koyem
- Kajari Barito Utara Ajak Jajaran Perkuat Kekompakan dan Utamakan Pelayanan Masyarakat
Saat Hearing Patih Herman Pertanyakan Realisasi Program Jaminan Sosial RT/RW BPJS Ketenagakerjaan
By Redaksi
.jpg)
Baritonews.co -Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, mempertanyakan realisasi program jaminan sosial bagi RT/RW kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan saat hearing bersama RSUD, BPJS dan Jasa Raharja Barito Utara di ruang rapat DPRD, Senin (25/05/2026).
Patih mengatakan dirinya sempat melihat adanya spanduk yang dipasang di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial untuk RT/RW.
Baca Lainnya :
- Patih Herman Minta RSUD Muara Teweh Tingkatkan Perawatan AC Ruangan0
- Dewan Patih Soroti Ketiadaan Nakes di Haragandang, Sebut Dua Warga Meninggal0
- Politisi Demokrat Patih Herman Minta Aktivasi Kenaikan Kelas BPJS Tidak Berlarut-larut0
- Patih Herman Soroti Klaim Jasa Raharja, Usulkan Hotline di Rumah Sakit dan Brosur di Samsat0
- Dua Terduga Pengedar Sabu di Muara Teweh Berakhir di Tangan Polisi0
“Saya beberapa waktu lalu melihat ada spanduk di depan kantor BPJS yang menyebutkan ada jaminan sosial untuk RT/RW,” katanya.
Namun, ia mempertanyakan apakah program tersebut sudah berjalan dan sumber pembiayaannya berasal dari mana.
“Apakah jaminan sosial untuk RT/RW itu sudah terealisasi dan anggaran yang digunakan dari dana desa atau dari mana,” ujarnya.
Menurut Patih, saat pihaknya menanyakan hal tersebut kepada pemerintah desa, informasi yang diperoleh justru berbeda.
“Karena waktu kami tanyakan ke desa, katanya belum ada. Tetapi di spanduk yang dipasang BPJS jelas tertulis ada,” pungkasnya.
(Ant)
