.png){kind=logo}
Terkini
- DPC AWPI Barito Utara Ucapkan Selamat HUT ke-59 Kadiskominfosandi Barut
- DPD LSM KPK RI Kalteng Berbagi Kebahagiaan dengan Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Tidak Ada Tawar-Menawar, Bupati Shalahuddin Tegaskan Tiga Jembatan Harus Rampung 2029
- Kejutan, Pasar Murah Berubah Menjadi Pasar Gratis, Warga Lahei Senang
- Bupati Tekankan Komunikasi Intensif, Masyarakat Harus Tahu Tahapan dan Jadwal Pembangunan
- Bagian Dari Penataan Kawasan Perkotaan, Pemkab Barut Adakan Pelebaran Jalan
- Perusda Batara Membangun Siapkan Solusi Pengelolaan Limbah B3 dan Medis
- Ustaz Abdul Somad Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Koyem
- Kajari Barito Utara Ajak Jajaran Perkuat Kekompakan dan Utamakan Pelayanan Masyarakat
- DMI Barito Utara Dorong Pengurus Masjid Terapkan Manajemen Profesional
Fraksi PKB Pertanyakan Penyebab Tingginya SiLPA APBD 2025
By Redaksi
Baritonews.co -Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp2,011 triliun dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selasa (14/07/2026)
Juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan bahwa nilai SiLPA tersebut meningkat sekitar Rp716,89 miliar atau 55,38 persen dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp1,294 triliun.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penjelasan mengenai perangkat daerah yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Baca Lainnya :
- Syukuran Kepulangan Jemaah Haji, Bupati Shalahuddin Ajak Jaga Kemabruran Sepanjang Hayat0
- Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bupati Shalahuddin Tegaskan Komitmen Wujudkan Perencanaan Anggaran Berkualitas0
- Pewarta Barito Utara Perkuat Sinergi dengan Pemkab, Bawa Semangat Pers untuk Kemajuan Daerah0
- Pelantikan DPD dan DPK PPNI Barito Utara, Wabup Tekankan Profesionalisme Perawat0
- Buka Sosialisasi Kuliah Hybrid dan By Research Pascasarjana ULM Bupati Tekankan Peningkatan Kualitas SDM 0
Selain itu, Fraksi PKB juga mempertanyakan apakah tingginya SiLPA tersebut merupakan hasil efisiensi belanja atau justru akibat kurang tepatnya proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat.
PKB juga meminta komitmen pemerintah daerah agar dana menganggur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun berjalan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB menilai evaluasi terhadap penyebab tingginya SiLPA penting dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah.
(Ant)
